CILACAP – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kendala lapangan yang dihadapi nelayan Cilacap, mulai dari masalah pasokan bahan bakar hingga infrastruktur pelabuhan. Hal tersebut ditegaskannya saat meninjau langsung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu serta kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Jawa Tengah, pada Senin (26/10/2026).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wapres secara aktif menyerap aspirasi dan mendengar langsung keluhan masyarakat pesisir guna memastikan langkah penanganan yang cepat dan efektif.
Kawal Ketat Distribusi Solar Subsidi
Menanggapi keluhan terkait keterbatasan bahan bakar, Wapres Gibran menekankan bahwa pemenuhan kuota solar bersubsidi merupakan kewajiban prioritas pemerintah demi kelancaran produktivitas nelayan.
“Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan kuota dan ketersediaan solar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tegas Wapres Gibran.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal, Wapres menginstruksikan Staf Khusus Wapres Tina Talisa untuk mengawal ketat rantai distribusi solar subsidi di wilayah Cilacap. Langkah ini diambil guna menjamin pasokan bahan bakar mengalir lancar, tepat waktu, tepat sasaran, dan bersih dari praktik penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Solusi Administrasi untuk Kapal di Bawah 30 GT
Selain ketersediaan fisik bahan bakar, Wapres turut menaruh perhatian pada kendala administrasi berupa sulitnya memperoleh surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi. Masalah ini banyak diadukan oleh para nelayan tradisional kecil.
Sebagai solusi cepat, Wapres mengimbau para pemilik kapal berukuran di bawah 30 gross tonnage (GT) yang belum memiliki dokumen tersebut untuk segera mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat. Wapres juga telah memerintahkan jajaran Sekretariat Wapres untuk menghimpun data nelayan yang terkendala agar pengurusannya bisa segera diintegrasikan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Gandeng Kementerian PU Atasi Pendangkalan Sungai Kaliyasa
Persoalan infrastruktur juga tidak luput dari perhatian. Nelayan mengeluhkan kondisi alur Sungai Kaliyasa yang mengalami pendangkalan parah sehingga menyulitkan kapal-kapal mereka untuk bersandar maupun melaut.
Guna mengatasi persoalan menahun ini, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencana penanganan jangka pendek dan panjang disiapkan melalui:
- Pengerukan alur sungai secara berkala untuk memulihkan kedalaman jalur transportasi air.
- Pembangunan tanggul dan talud pembatas di sepanjang area rawan.
- Penyusunan sistem pemecah ombak (breakwater) guna meminimalisasi sedimentasi berulang serta mereduksi risiko longsor di tepian sungai.
Melalui integrasi kebijakan dari hulu ke hilir ini, Wapres berharap roda perekonomian sektor perikanan di Kabupaten Cilacap dapat bergerak lebih aman, nyaman, dan tangguh.(red)
